Balikpapan, 24 April 2026 – Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Timur menegaskan bahwa tantangan utama dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas saat ini bukan lagi pada ketersediaan regulasi, melainkan pada implementasinya di lapangan. Berbagai kebijakan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah hingga peraturan daerah, telah memberikan landasan kuat bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, implementasi yang belum optimal masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Melalui dukungan Pemerintah Australia, melalui lembaga INKLUSI dan SIGAB INDONESIA, bermitra dengan dengan PPDI Kalimantan Timur dalam program SOLIDER, telah melakukan upaya konkret untuk mendekatkan antara regulasi dan implementasi. Pendekatan ini menjadi inti dari transformasi menuju masyarakat yang benar-benar inklusif.
Sebagaimana ditunjukkan dalam kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia di Balikpapan, khususnya di Kelurahan Telagasari, praktik baik yang berkembang menunjukkan bahwa inklusi tidak cukup berhenti pada kebijakan, tetapi harus hadir dalam pelayanan publik dan kehidupan sehari-hari masyarakat .
Salah satu model utama yang dikembangkan adalah pembentukan Kelompok Difabel Kelurahan (KDK). Melalui KDK, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi subjek pembangunan. KDK berperan sebagai ruang pengorganisasian, advokasi, sekaligus jembatan antara masyarakat dan pemerintah di tingkat kelurahan.
Dampak dari pendekatan ini mulai terlihat secara nyata, antara lain:
- Meningkatnya pelayanan public di Tingkat Kelurahan yang akses bagi penyandang penyandang disabilitas.
- Tumbuhnya kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam komunitas penyandan disabilitas, yang mempererat kolaborasi antara kelurahan dan penyandang disabilitas.
- Terbukanya ruang partisipasi bermakna dalam forum perencanaan pembangunan, seperti musyawarah di tingkat kelurahan hingga musyawarah pembangunan (musrenbang) Tingkat Kota, khususnya Kota Balikpapan dan Samarinda
- Meningkatnya pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan local, sebagaimana dibuktikan melalui Café Mentari di Tepi Telagasari di Balikpapan
Ketua PPDI Kalimantan Timur, Anni Juwairiyah, menegaskan bahwa pendekatan SOLIDER memberikan pembelajaran penting bahwa perubahan tidak terjadi hanya melalui regulasi, tetapi melalui penguatan aktor di tingkat akar rumput.
“Regulasi terkait hak-hak penyandang disabilitas sudah cukup banyak. Tantangan kita adalah memastikan regulasi tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Program SOLIDER menunjukkan bahwa ketika komunitas diperkuat melalui KDK, maka implementasi kebijakan menjadi lebih nyata dan berdampak,” ujarnya.
PPDI Kalimantan Timur memandang bahwa model mendekatkan regulasi dan implementasi ini perlu diperluas dan direplikasi di berbagai daerah. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, dan mitra pembangunan menjadi kunci untuk memastikan bahwa inklusi bukan sekadar komitmen, tetapi menjadi sistem yang bekerja.
Ke depan, PPDI Kalimantan Timur mendorong agar praktik baik ini terus diperkuat melalui kebijakan yang berkelanjutan, penguatan kapasitas komunitas, serta integrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.